JAKARTA – Sekjen PSSI, Halim Mahfudz, menyayangkan sikap mendua dan tidak tegas pemerintah terkait keputusan melalui Kemenpora yang akhirnya memberikan rekomendasi bergulirnya Indonesia Super League (ISL).
Halim juga mengatakan, pihaknya merasa pemerintah mengabaikan surat FIFA pada tanggal 26 November 2012 yang menegaskan PSSI adalah federasi yang sah untuk menangani persepakbolaan nasional.
“Meski dikaitkan dengan syarat melepas pemain untuk Timnas, pemerintah tidak belajar dari pengalaman AFF Suzuki Cup di mana pemain-pemain mereka tidak dilepas untuk timnas,” ujar Halim kepada wartawan, Sabtu (5/1/2013).
“Pemerintah juga mengabaikan surat FIFA tanggal 26 November yang mengingatkan pemerintah bahwa PSSI adalah federasi yang sah dalam menata dan supervisi sepakbola di Indonesia seperti disebutkan di Statuta FIFA pasal 10 dan 13 dan anggota PSSI meski dalam status dihukum harus tunduk pada federasi sesuai pasal 18," jelasnya.
Menurut Halim, keputusan ini menunjukkan pemerintah membiarkan liga di luar federasi resmi melanjutkan kegiatannya, meski tidak diakui oleh PSSI dan otoritas sepakbola di tingkat ASEAN (AFF), ASIA (AFC) dan dunia (FIFA).
"Pemerintah secara jelas mengajarkan untuk boleh melanggar Statuta otoritas olahraga, dan kalau perlu pemerintah akan lindungi pelanggaran tersebut. Ini keputusan yang sangat tidak mendidik dan tidak sportif di bidang olahraga," tuntasnya.
(Windi Wicaksono)
