PENYEBAB Stadion Kanjuruhan, Malang, belum diresmikan terungkap. Ternyata, stadion ini masih mengalami permasalahan dari sisi pembuangan air.
Hal ini terlihat dari inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Malang. Mereka menemukan adanya persoalan pembuangan air di tribun ekonomi.
Sidak dari anggota DPRD Kabupaten Malang dimulai dari kualitas rumput lapangan. Kemudian, mereka menuju area tribun VIP dan VVIP, lalu bergeser ke selatan ke pintu 13 dan monumen Tragedi Kanjuruhan.
Dari sidak ini, saluran air dinilai kurang maksimal. Alhasil, ada potensi genangan dan rembesan air saat hujan deras karena ketiadaan pipa pembuangan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tantri Bararoh, mengakui dari sidak ini, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi lagi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Salah satu yang jadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Malang, dari sisi saluran air di tribun ekonomi.
Ketiadaan saluran air itu kemungkinan memunculkan rembesan air yang mengotori dinding tribun ekonomi. Hal ini pun dinilai bisa merusak cat.
"Temuan dan catatan penting salah satunya adalah rembesan air. Tadi sudah disampaikan untuk segera dilakukan perbaikan. Karena ada maintenance waktu selama 360 hari untuk pemeliharaan dari kontraktor, setelah stadion rampung dikerjakan," ucap Tantri Bararoh, saat sidak di Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu 22 Januari 2025.
Pihak DPRD Kabupaten Malang juga meminta agar sebelum diserahterimakan ke pemerintah daerah, harus dicek menyeluruh. Sebab, perawatan stadion ini diakui tidak memerlukan anggaran yang sedikit.
"Sebelum ditempati betul-betul cek 100 persen bisa dimanfaatkan. Karena maintenance induknya sangat mahal maka itu harus menggunakan APBD," kata legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, M Hidayat mengungkapkan, saat ini Stadion Kanjuruhan, masih dalam pengecekan menyeluruh oleh pemerintah pusat. Alhasil, stadion ini belum diserahterimakan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
"Kami checklist dulu misal rumput dalam kondisi bagus. Ini kita melibatkan OPD termasuk Dispora dengan PT Waskita Karya dan Kementerian PU," kata M Hidayat, terpisah.
Pengecekan ini juga melibatkan instansi lain. Di antaranya, Polres Malang untuk melaksanakan assessment dari sisi keamanan.
"Setelah dicek layak kemudian ditandatangani oleh Pak Bupati baru itu tidak ada permasalahan lagi. Ceklis sebisa mungkin kita selesaikan secepatnya," lanjutnya.
