JAKARTA – Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, menjawab spekulasi soal sanksi pengurangan poin bagi klub-klub yang melakukan pelanggaran. Ia memastikan hal tersebut belum ada di kode disiplin.
Kendati demikian, I.League membuka peluang mendorong regulasi khusus berupa sanksi pengurangan poin bagi klub yang terlibat dalam kasus kerusuhan suporter. Wacana tersebut muncul setelah insiden yang terjadi dalam pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta di Super League 2026-2027.
"Memang di dalam kode disiplin belum tertera,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor I.League, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Tapi terhadap indikasi larangan atau katakanlah kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini, ya tidak menutup kemungkinan kami akan mendorong untuk bisa diberikan sanksi di dalam satu regulasi tersendiri, untuk diberikan sanksi pengurangan poin," imbuhnya.
Ferry menilai kerusuhan yang terus berulang membutuhkan penanganan lebih tegas agar keamanan tetap terjaga. Menurutnya, kenyamanan stadion menjadi hal utama karena pertandingan sepakbola kini juga dihadiri berbagai kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak.
"Karena apa yang sudah kita jaga selama ini tentunya harus memiliki kepastian, kenyamanan, ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang penonton-penonton itu sudah banyak yang ibu-ibu, anak-anak, ya. Ini mengindikasikan sebenarnya hari demi hari di dalam pertandingan itu semakin nyaman," ujar Ferry.
"Nah, karena ada beberapa oknum terutama beberapa suporter yang selalu membandel dan berindikasi atau berimplikasi terjadi keributan, ya kami pasti akan mendorong untuk bisa diberikan sanksi yang berat," tutur Ferry.
Mantan petinggi Persija Jakarta itu turut menyoroti perilaku sebagian suporter yang menjadikan kerusuhan seolah-olah sebagai hal biasa dalam sepakbola. Oleh karena itu, I.League mendorong agar pelaku yang terbukti berulang kali membuat keributan mendapatkan hukuman lebih berat.
"Seperti tadi yang disampaikan, memang ada tendensi ya, yang selalu akan, istilahnya, seperti kalau berkelahi, rusuh itu jadi seperti tren,” ungkap Ferry.
“Nah, oleh karena itu beberapa oknum yang khususnya memiliki indikasi seperti itu kami justru akan mendorong untuk diberikan sanksi lebih berat, kalau perlu dilarang untuk nonton seumur hidup," tegasnya.
Soal sanksi larangan kepada The Jakmania mendampingi Persija dalam enam laga tandang selama setengah musim, Ferry berharap keputusan Komdis PSSI itu tidak melalui proses banding. Walapun, Macan Kemayoran memiliki hak untuk melakukannya.
"Jadi, terhadap keputusan ini dapat diajukan banding, ya. Sesuai dengan pasal yang ada. Jadi memang diberi ruang untuk banding. Tetapi kami sebenarnya menganggap kurang pas untuk diberikan banding. Karena memang hukuman yang ada sekarang ini, apalagi terhadap Persija," imbuh Ferry.
Sanksi terhadap Persija merupakan buntut kericuhan dalam pertandingan pekan kelima Super League 2026-2027 melawan Persita di Banten International Stadium (BIS), Serang, Sabtu 17 Oktober. Persoalan spanduk di tribune memicu keributan yang membuat babak kedua tertunda selama 31 menit.
Setelah menggelar sidang maraton selama dua hari, Komdis PSSI menjatuhkan larangan kehadiran suporter Persija dalam enam pertandingan tandang selama setengah musim. Klub juga dikenai denda klub Rp30 juta terkait kericuhan dan denda Rp60 juta akibat tiga kali penyalaan petasan serta pelemparan satu flare, sehingga total dendanya mencapai Rp90 juta.
Sementara itu, panitia pelaksana pertandingan Persita turut didenda Rp40 juta karena dinilai gagal menjalankan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di stadion. Persija juga harus menerima hasil mengecewakan di lapangan setelah kalah dari Persita 2-3.
(Wikanto Arungbudoyo)