"Sepakbola ini ada induk internasionalnya, FIFA, kemudian ada aturan-aturan internal yang harus dipatuhi, nah pemerintah patuh terhadap aturan-aturan itu sehingga tidak mau masuk terlalu dalam kepada urusan yang tidak menjadi urusan pemerintah. Kita sudah pernah ada pengalaman kita di-banned," tambahnya.
"Saya kira bukan ikut campur dalam artian kita yang harus menyelesaikan, tetapi mengajak duduk kelompok-kelompok suporter, dengan pihak keamanan dengan pengurus klub. Masa sih kita enggak bisa tertib seperti menonton liga di Eropa. Saya masih optimis bisa. Kita harus sama-sama, kita tidak bisa lagi pemerintah harus posisinya di atas kemudian cabang-cabang olahraga khususnya sepakbola menjadi bawahannya. Itu tidak. Kita adalah mitra yang equal, yang saling mengingatkan saling memberi jalan keluar. dengan begitu kebersamaan tetap bisa terjaga dan partisipasinya akan terbangun," lanjutnya.
Seperti diketahui, kerusuhan suporter terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Selasa 23 Oktober 2019 setelah Persebaya Surabaya kalah 2-3 dari PSS Sleman. Kerusuhan pun tak terhindarkan yang menyebabkan berbagai kerusakan di Stadion GBT. Hal ini bisa saja berimbas kepada kepercayaan publik terhadap Indonesia yang baru saja ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2021.
(Fetra Hariandja)
