JAKARTA – Kongres yang berakhir ricuh pada 20 Mei 2011 lalu membuat Komisi X DPR RI meminta kepada Komite Normalisasi agar menjatuhkan sanksi kepada oknum yang dianggap mengacaukan jalannya Kongres. Menanggapi permintaan ini, Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar menyatakan bahwa sanksi ini bisa dijatuhkan melalui Komisi Disiplin PSSI.
Komisi X DPR melihat, dalam Kongres 20 Mei 11 banyak oknum yang berusaha menggalkan Kongres. Karena itu, dalam pendapatnya, salah seorang Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli mendesak “KN untuk melakukan sidang Komisi Disiplin dan menjatuhkan sanksi kepada oknum yang menggagalkan Kongres,”
Terkait desakan ini Agum menjelaskan, KN masih memiliki kewenenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang terdapat dalam tubuh PSSI seperti Komisi Disiplin.
“Mengenai kepengurusan PSSI, hingga kini KN masih mendapat tugas melaksanakan tugas keseharian, setelah pengurus sebelumnya dinyatakana sudah tidak kredibel dan berada di posisi tidak dapat melanjutkan tugas keseharian. Tapi fungsi-fungsi organisasi PSSI masih berjalan. Komisi Disiplin dan Banding tetap bekerja,” jelas Agum dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (24/5/2011)
“Artinya, mereka yang melakukan tindakan tidak sopan dalam Kongres bisa diberikan sanksi oleh Komdis. Kita masih proses ini. Untuk itu, jika Komdis menjatuhi sanksi dari Komdis, saya minta dukungan dari Komisi X,” lanjut Agum kembali meminta semua elemen Pemerintah, termasuk Komisi X mendukung langkah KN
Terkait hal ini, Djoko Driyono selaku Anggota KN mengatakan bahwa sampai saat ini Komdis masih mendalami apakah ada pelenggaran dispilin yang terjadi dalam Kongres kemarin. “Kalau ada akan diambil tindakan. Untuk hukumannya jangan tanyakan ke saya, tanya ke Komisi Banding,” timpal Djoko.
(Rejdo Prahananda)