Persikad Kisruh, Manajer Salahkan Pemkot Depok
DEPOK - Nasib puluhan pemain Persikad Depok hingga kini masih terkatung-katung atas ketidakjelasan pembayaran gaji oleh pihak pengurus. Pemerintah Kota Depok pun bersikap acuh tak acuh dan berdalih tak mau membayar sebesar 100 persen lantaran tidak lagi ditanggung oleh APBD.
Atas ketidakjelasan tersebut, Manajer Persikad, Adi Gunaya, membeberkan sejumlah permasalahan pelik di dalam tubuh Persikad dalam rilis yang diterima Okezone. Adi menuturkan, awalnya, kompetisi tahun 2007/2008 membawa Persikad ke Divisi Utama, dimana memang sebelumnya dibiayai oleh APBD.
"Namun Divisi Utama harusnya dirintis secara professional, meskipun peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga menyebutkan seluruh cabang olahraga (cabor) tidak lagi dibiayai Pemerintah Daerah, seharusnya pemerintah kota Depok melakukan secara bertahap, misalnya tahun pertama 100 persen bantuan, tahun kedua 75 persen, tahun ketiga 50 persen, artinya tim harus ancang-ancang berbadan hukum sesuai ketentuan PSSI, tidak sekaligus diputus." Tegasnya kepada Okezone.
Adi menambahkan, ketika Persikad masuk ke Divisi Utama, Pemerintah Kota Depok melepas Persikad begitu saja tanpa solusi lain. "Sedikit berbaik hati, pada bulan Februari 2009 Walikota mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Kepala Dinas, karena pengurus sudah kelabakan dengan tunggakan yang makin membesar, kalau melihat daerah lain masih ada keberanian untuk menerobos APBD dan mengurangi PAD." Katanya.
Persikad, kata Adi, anggaran yang diperlukan sebenarnya jauh lebih kecil yaitu hanya Rp 3,5 milyar diantaranya untuk biaya gaji, kontrak, dan ada mekanisme yaitu melalui KONI dan turun melalui Pencab (Pengurus Cabang).
"Upaya pengurus menghidupi selama satu tahun sekadar uang jajan, biaya tandang, biaya kandang, dan sebagian melayani kasbon pemain untuk ganjal hidup sehari-hari seperti utang, sewa mess, uang catering, listrik, dan kebutuhan lainnya, hanya ada bantuan dari Satuan Kepala Perangkat Dinas (SKPD) untuk menunjang biaya operasional." Jelasnya.
Saat ini, kata Adi, kontrak Persikad sudah selesai lantaran putaran kompetisi tahun 2008/2009 telah berakhir. "Wajar dong kalau pemain menuntut hak mereka, sebenarnya permasalahan ini pernah terjadi saat 2007/2008, namun Pemkot masih bersedia mengeluarkan dana APBD." Tuturnya.
Adi mendesak kepada Pemkot Depok dan KONI untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan Persikad bekerjasama dengan pengusaha dan masyarakat. "Gubernur Jawa Barat pun juga berjanji untuk menyiapkan lapangan kerja, apakah olahraga bukan kesempatan kerja sesuai dengan profesinya, atlet juga putra bangsa yang akan menjadi andalan masa depan bangsa," Tegasnya.
(Fetra Hariandja)
