FFI menghormati setiap aspirasi anggota organisasi. Namun, semuanya harus tetap berpedoman pada sumber dan regulasi resmi yang telah disepakati.
Sementara itu, FFI menjelaskan KLB dan Pemberhentian Ketua Umum adalah hal berbeda. Dalam penjelasan FFI, pemberhentian Ketua Umum hanya bisa dilakukan bila syarat Pasal 36 Ayat (4) ART sudah terpenuhi sebelum KLB.
Kedua alasan tersebut adalah 'Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jabatan' dan 'Pelanggaran Berat'. Dalam hal pelanggaran berat, ada tiga teguran yang bisa diberikan kepada Ketua Umum untuk diberhentikan.
Ada enam tahapan sampai keputusan Ketua Umum resmi diberhentikan. Di sisi lain, ada tiga alasan yang tidak sah untuk memberhentikan Ketua Umum yakni; Perbedaan Pendapat atau Ketidakpuasan, Desakan Atau Mosi 'Meminta Mundur', serta Proses Hukum yang Belum Final.
(Erha Aprili Ramadhoni)
