JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan permintaan dari 10 klub untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) tidak sesuai regulasi organisasi. Ada sejumlah syarat untuk bisa menggelar KLB.
Belakangan ini, dinamika terjadi di tubuh organisasi FFI. Persoalan muncul setelah FFI resmi memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) melalui Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Pemecatan Budi merupakan bagian dari langkah penataan organisasi serta penguatan efektivitas kepemimpinan organisasi.
Budi Setiawan merespons hal tersebut dengan mempertanyakan mekanisme pemberhentian dirinya. Menurutnya, keputusan itu harus sesuai dengan Statuta PSSI dan peraturan organisasi mengenai tata cara penunjukan serta pemberhentian Sekjen asosiasi.
Persoalan kemudian memanjang setelah munculnya tuntutan KLB dari 10 klub Pro Futsal League (PFL). Klub-klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel Papua FC, Cosmo JNE Jakarta, Pangsuma FC, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Unggul FC Malang, Proton FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC.
Ke-10 klub tersebut menyampaikan permintaan KLB FFI dalam sebuah konferensi pers. Akan tetapi, hal tersebut ternyata belum cukup sebagai syarat untuk menggelar KLB FFI.
Federasi menjelaskan, ada panduan dan syarat resmi untuk menggelar KLB. Panduan dan syarat itu tertuang dalam AD/ART FFI 2026 yang disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026.
Kemudian menurut ART FFI Pasal 31 Ayat (2), hanya ada dua jalur yang bisa mewujudkan terselenggaranya KLB. Jalur pertama adalah 'Ketua Umum dengan Persetujuan Mayoritas Komite Eksekutif'.
Jalur kedua adalah 'Permintaan Tertulis Minimal 2/3 Anggota FFI yang Memiliki Hak Suara Penuh'. Dua per tiga anggota tersebut dihitung dari seluruh anggota FFI yang berhak suara, dan klub profesional yang memenuhi syarat (ART Pasal 32), bukan dari satu kelompok saja.
Dalam panduan dan syarat tersebut, ada enam tahapan resmi KLB FFI. Enam tahapan resmi itu dimulai dengan permintaan tertulis dan agenda, verifikasi oleh FFI, agenda dan jadwal ditetapkan, persetujuan tertulis PSSI, undangan dan masa panggil, kemudian terakhir KLB bisa digelar.
FFI menghormati setiap aspirasi anggota organisasi. Namun, semuanya harus tetap berpedoman pada sumber dan regulasi resmi yang telah disepakati.
Sementara itu, FFI menjelaskan KLB dan Pemberhentian Ketua Umum adalah hal berbeda. Dalam penjelasan FFI, pemberhentian Ketua Umum hanya bisa dilakukan bila syarat Pasal 36 Ayat (4) ART sudah terpenuhi sebelum KLB.
Kedua alasan tersebut adalah 'Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jabatan' dan 'Pelanggaran Berat'. Dalam hal pelanggaran berat, ada tiga teguran yang bisa diberikan kepada Ketua Umum untuk diberhentikan.
Ada enam tahapan sampai keputusan Ketua Umum resmi diberhentikan. Di sisi lain, ada tiga alasan yang tidak sah untuk memberhentikan Ketua Umum yakni; Perbedaan Pendapat atau Ketidakpuasan, Desakan Atau Mosi 'Meminta Mundur', serta Proses Hukum yang Belum Final.
(Erha Aprili Ramadhoni)
