PSSI Sedang Terlibat 3 Masalah Hukum

JAKARTA - PSSI sudah lepas dari jeratan konflik. Tapi, masalah-masalah hukum masa lalu masih menjadi beban roda organisasi federasi sepakbola tertinggi di Tanah Air itu. Salah satunya kasus pemecatan Alfred Riedl.
 
Alfred Riedl sempat menukangi timnas di era PSSI kepemipinan Nurdin Halid, pada 2010. Namun, setelah rezim Djohar Arifin naik, pelatih asal Austria ini langsung dipecat. Riedl pun menilai pemecatan ini cacat hukum karena melanggar kontrak. Dia pun mengadukan masalah ini ke FIFA.
 
"Kita juga membahas hal lain, lebih ke masalah legal (hukum) yaitu case Alfred Riedl, case soal bidding world cup dan juga adanya gugatan dari LPIS kepada PSSI," ujar Joko Driyono, dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Senin (29/7/2013)..
 
"PSSI akan menindaklanjuti masalah Riedl yang sudah masuk ke FIFA. Kami akan berinteraksi dengan Riedl lebih konkret. Gaji Riedl sendiri akan dibayar sekira USD120 ribu-USD140 ribu. Sementara soal bidding World Cup dulu PSSI juga masih bermasalah dengan panitia pembantu pencalonan yang saat itu baru bertugas tiga bulan," sambungnya.
 
Michelle Bachini, konsultan yang sempat bekerja sama dengan PSSI untuk mengikuti bidding Piala Dunia 2010, menggugat PSSI karena merasa belum dibayar. Hal ini pernah dikonfirmasi wartawan kepada mantan Sekjen PSSI Noegraha Besoes. Kang Nug, sapaan Noegraha, menganggap tuduhan itu tak berdasar karena Bachini belum melakukan apapun.
 
Selain kasus Riedl dan Bachini, PSSI juga menghadapi tuntutan dari LPIS, operator Indonesia Premier League. "Sementara LPIS telah menggugat PSSI, AFC dan juga FIFA ke CAS. Namun kami telah dapat konfirmasi dari CAS agar pihak LPIS memberi kejelasan soal apa yang akan digugat, dan juga proceeding harus menggunakan bahasa Inggris, pengacara mereka menggunakan bahasa Prancis," tutup sekjen PSSI itu.

(Fitra Iskandar)