JAKARTA - Otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI akhirnya bersikap dalam menanggapi isu digelarnya rapat akbar yang akan dilakukan sejumlah kelompok yang mengatasnamakan anggota PSSI. Dalam pernyataannya, PSSI tidak mengakui pertemuan tersebut sebagai pertemuan resmi dan meminta anggotanya tidak hadir dalam rapat tersebut.

Dualisme kompetisi yang kini tengah terjadi di Indonesia membuat PSSI kembali diterpa masalah. Baru-baru ini, sejumlah kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Pengurus Provinsi (FPP) PSSI, menyatakan bakal melakukan ‘rapat akbar’ di Jakarta, 18 Desember mendatang.

Dalam pertemuan ini, kelompok tersebut mengaku bakal membicarakan berbagai pelanggaran-pelanggaran statuta dan amanah kongres Bali yang dilakukan PSSI di bawah pimpinan Djohar Arifin Husin. Rapat akbar ini bahkan tidak menutup kemungkinan berkembang jadi Kongres Luar Biasa (KLB) jika memenuhi syarat 2/3 anggota yang hadir.

Menyikapi kabar ini, pihak PSSI mengeluarkan surat edaran yang ditantandangani oleh Sekjen Tri Goestoro. Dalam surat edaran yang tertanggal 14 Desember kemarin, PSSI yang diwakili oleh juru bicaranya Eddy Elison dan Direktur Legal PSSI, Finantha Rudy menyatakan bahwa PSSI tidak merestui rapat tersebut.

“Pertemuan yang dilaksanakan tanggal 18 Desember, tidak atau bukan merupakan pertemuan yang diselenggarakan PSSI. Jadi, segala proses dan hasil pertemuan tersebut, berada di luar tanggung jawab PSSI,” Tulis surat edaran yang ditanda tangani Tri Goestoro yang saat ini tengah berada di Jepang untuk memenuhi undangan FIFA, menyaksikan Piala Dunia Antarklub.

Lebih jauh, PSSI menyatakan siap menindaklanjuti hasil rapat tersebut. “Mengenai pertemuan 18 Desember nanti, menurut saya itu adalah rapat biasa. Namun bila dalam rapat tersebut ada indikasi atau upaya-upaya untuk menjatuhkan PSSI, maka akan ada sanksi, seperti yang tertera dalam statuta PSSI. Apabila ada indikasi-indikasi pelanggaran statuta, maka masalah ini akan diserahkan pada komdis dan komite etik PSSI,” timpal Finanta Rudy.

Soal ancaman KLB? “KLB dapat dilakukan bila disetujui oleh 2/3 anggota PSSI yang sah, dengan pernyataan agenda-agenda tertentu. PSSI dan Sekjen akan meneliti keabsahan anggota-anggota yang meminta ataupun keabsahan yang lain. KLB sendiri bisa dilakukan tiga bulan setelah (permintaan). Sementara undangan bisa dikirim dua bulan sesudahnya,” sambung Rudy seraya mengumumkan bahwa anggota sah PSSI adalah ketua dan sekretaris Pengprov.

Lebih jauh, PSSI sendiri bakal melakukan pertemuan resmi dengan 33 anggota pengurus provinsi dalam rangka memeriahkan pembukaan kompetisi Divisi Satu. Pertemuan bakal dilakukan di Semarang, Jumat, 16 Desember mendatang.

“Undangan disampaikan kepada 33 pengprov resmi. Itu berarti seluruh pengprov yang ada di Indonesia. Sejauh ini sudah ada konfirmasi kehadiran dari 17 pengprov. Yang mempunyai hak di pengprov adalah ketua dan sekretaris, sementara dari pengprov yang hadir dalam pertemuan di luar PSSI itu, bukan merupakan ketua dan sekretaris,” pungkasnya. (acf)