Secepatnya APBD untuk Klub Distop

JAKARTA – Pemberian dana APBD untuk klub sepak bola profesional sudah tidak bisa ditoleransi. Pemberian dana itu dinilai tidak mendidik, bahkan sangat mudah dipolitisasi.

Faktanya, pengurus klub sepak bola profesional di daerah kebanyakan adalah kepala daerah, pejabat daerah, ataupun petinggi-petinggi partai politik di daerah.“Kalau pun tidak, pengurus klub tidak jauh dari keluarga dan orang dekat kepala daerah dan pengurus parpol. Jadi, dana sepak bola dari APBD mudah sekali dipolitisasi dan diselewengkan.Misalnya, sepak bola dipakai untuk membangun citra parpol atau kampanye,”ujar Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Karena itu, dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secepatnya menghentikan aliran dana APBD untuk klub sepak bola profesional di Indonesia, tidak perlu sampai menunggu tahun 2012.

Sebagai pembina pemerintahan daerah,Kemendagri memiliki otoritas mengevaluasi APBD.“Kita akan audiensi secara resmi ke Mendagri untuk menyampaikan fakta bahwa pemberian APBD untuk klub sepak bola sangat berpotensi dikorupsi.Bahkan, di beberapa daerah itu sudah terindikasi kuat,”kata Emerson. Lebih jauh dia mengungkapkan, politisasi klub sepak bola secara tidak langsung telah merusak profesionalisme dan kemandirian klub. Karena itu, jika klub benarbenar dibangun untuk profesional, maka jatah dana APBD harus dihentikan segera dan semua klub harus diberi kesempatan untuk mandiri dalam menggali dana.

Emerson menambahkan, bagi daerah yang sudah meminta jatah APBD tahun 2011, maka pencairannya harus dibatalkan.Adapun klub yang baru merencanakan pengajuan anggaran, maka Kemendagri diminta jangan mengesahkannya ketika dilakukan evaluasi. Meski demikian, dana APBD untuk sepak bola sejatinya tidak distop 100%. Sebab, dana rakyat masih bisa digunakan untuk pembinaan pemain muda maupun membangun infrastruktur stadion.

“Tapi kalau APBD untuk klub sepak bola profesional itu tegas, harus distop total. Itu kalau kita mau sungguh-sungguh dan berhatihati,” tegasnya. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yuswandi Temanggung mengatakan, dana hibah APBD yang mengalir ke klub sepak bola profesional selama ini dikucurkan melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah dalam bentuk hibah.

Karena itu, pemberian dana tersebut tidak bisa rutin setiap tahun. “APBD untuk sepak bola itu ada berupa hibah kepada KONI yang kemudian disalurkan ke klub sepak bola. Tapi, namanya hibah tidak boleh rutin terus-terusan. Apalagi untuk klub profesional karena mereka bisa dapat dana dari mana-mana. Masak minta APBD terus,” tandasnya.

Yuswandi menegaskan, mekanisme dana hibah untuk KONI, khususnya untuk klub sepak bola, diatur dalam Permendagri Nomor 59/2007. KONI daerah juga tidak mungkin hanya memperhatikan sepak bola. Dia menambahkan, penggunaan dana hibah ditentukan sesuai program dan potensi daerah yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Dinas olahraga di daerah tentu mengetahui mana saja cabang olahraga yang potensial,”ujarnya. Direktur Anggaran Daerah Kemendagri Hamdani menambahkan, penggunaan dana hibah di daerah akan dicermati kementeriannya, termasuk hibah untuk cabang olahraga selain sepak bola. “Misalnya ada dana hibah untuk cabang olahraga golf. Kadang kita selidiki ternyata pejabat di daerah adalah ketua persatuan olahraga golf di daerahnya.Yang semacam itu kita coret saat evaluasi perda,” tandasnya.

Bergantung APBD

Kondisi terkini keuangan timtim di Liga Super Indonesia memang sangat bergantung pada APBD.Ambil contoh Persik Kediri yang mulai kelabakan dengan rencana penghentian aliran dana lewat APBD. Setiap tahunnya APBD untuk KONI Kediri sebesar Rp9,2 miliar. Sementara alokasi untuk Persik sebesar Rp8 miliar untuk tahun 2010 dan tahun ini sekitar Rp4,5 miliar. Jika dihentikan, manajemen Persik yang kini berlaga di Divisi Utama mengaku akan kekurangan dana.“Kami mencari solusi terbaik bagaimana Persik bisa mandiri dan tetap eksis, itu saja,” ujar manajer Persik Kediri Sunardi.

Deltras Sidoarjo juga mengaku tidak akan bisa hidup jika tidak ada kucuran dan APBD.“Untuk dua tahun ke depan kami masih mengharapkan APBD.Saat ini masih sulit cari dari sponsor,kebutuhan kompetisi sangat besar,“ kata Vigit Waluyo, Penanggung Jawab Deltras. Musim ini Deltras sendiri mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp10 miliar meski masih belum bisa dicairkan. Rencananya dana itu membayar gaji dan kontrak pemain selama satu musim yang nilainya mencapai Rp9 miliar, “Dengan beberapa pemain bintang yang kami kontrak sekarang, nilai itu sudah wajar.Saat ini untuk hidup kami masih bergantung pada dana talangan sambil menunggu APBD cair,“ ucapnya Kondisi senada juga diucapkan manajemen Persela Lamongan yang musim ini mendapat suntikan dana APBD sebesar Rp11,5 miliar itu.“Kalau dikurangi secara bertahap mungkin lebih baik,sambil kita menyiapkan diri, “ kata Yurohnur Effendi,Bendahara Persela.

Sementara Sriwijaya FC Palembang mengaku membutuhkan dana Rp43 miliar. Direktur Keuangan PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM) Augie Bunyamin selaku manajemen SFC mengungkapkan, untuk mencapai angka Rp43 miliar, pihaknya mendapat suntikan dana dari berbagai pihak,mulai dari APBD Provinsi Sumsel, sponsor, penjualan tiket, merchandise, dan juga uang hadiah.

“Untuk menjadi klub yang mandiri, manajemen akan berusaha keras untuk mencari solusi terbaik. Tujuannya agar saat larangan penggunaan APBD ditetapkan, kita sudah siap,”papar Augie. Model bisnis klub sepak bola di Indonesia memang jauh dari ideal. Jika mau berbenah, ada banyak contoh yang seharusnya bisa diambil. Bundesliga Jerman dikenal sebagai kompetisi dengan model bisnis paling ideal.

Mayoritas pemilik saham klub adalah suporter, dengan pengecualian perusahaan yang lama terikat secara tradisional dengan klub. Misalnya, Bayer Leverkusen yang dimiliki oleh raksasa farmasi Bayer, atau Wolfsburg yang dimiliki oleh raksasa automotif Volkswagen. Dengan model bisnis yang terencana, tanpa sedikit pun menggunakan uang rakyat, klub-klub Bundesliga tumbuh sehat. Rata-rata jumlah penonton Bundesliga paling tinggi di Eropa, 42.000 per pertandingan, dan tiket pertandingannya juga paling murah di Eropa. Finansial Bundesliga adalah yang paling stabil di Eropa,bahkan klub menginvestasikan uangnya besar-besaran untuk pembinaan pemain usia muda.

Di Spanyol,Real Madrid dan tim lain seperti Barcelona serta Athletic Bilbao dimiliki oleh anggotanya yang bernama “Socio”.Mereka terafiliasi dengan klub dan membayar kuota setiap pekannya. Setiap empat tahun Socio memilih presiden klub.Kontrol manajemen keuangan yang bagus dan sumber dana yang terpelihara membuat klubklub di Spanyol tahan banting.

(Fetra Hariandja)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.