5 Poin SK Ilegal PSSI Cacat Formil, Michael Sianipar Masih Sah Ketum FFI!

Tim Okezone, Jurnalis
Senin 16 November 2026 12:04 WIB
Lima poin SK ilegal PSSI cacat formil sehingga Michael Sianipar masih sah Ketua Umum FFI (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
Share :

JAKARTA – Surat Keputusan (SK) ilegal PSSI yang mengangkat Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI dinilai cacat formil. Karena itu, Michael Victor Sianipar masih sah sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI/AFI).

Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI. Michael menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026. 

​Dalam surat resmi yang ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima cacat formil dan materiil atas penerbitan SK ilegal PSSI tersebut: 

1. Melampaui Kewenangan Statuta

Pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025), sedangkan aturan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku khusus bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya memang sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut.

2. Mengabaikan Rekomendasi PSSI Sendiri yang Mengakui Otoritas Kongres FFI yang Mensahkan AD/ART FFI

Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90% pemilik suara (54 yang hadir dari 60 anggota yang terdaftar) pada Kongres 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI (Surat No. 2280/PGD/222/V-2026). AD/ART FFI sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi FFI sebagai badan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

3. Tanpa Prosedur dan Hak Jawab

SK ilegal PSSI terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 & Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025). 

4. Cacat Kecermatan Hukum

Konsideran SK ilegal PSSI tidak merujuk pasal spesifik, sementara Diktum 3 mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa mencantumkan nomor dan tanggal atas dokumen yang bahkan tidak pernah diterima FFI tersebut. 

5. Anomali Kuorum dan Konflik Kepentingan

Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP, 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt. (40 voters pada 13 November 2026)—tepat di batas minimal 2/3 dari 60 suara—di tengah indikasi tekanan oknum Exco PSSI pada AFP. Kerancuan soal angka yang dikutip menjadi pertanyaan apakah surat yang dimaksud benar adanya atau hanya klaim semata tanpa dasar, bukti, dan verifikasi yang seharusnya.

“SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael.

​FFI tidak menghindari KLB. Michael menegaskan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara, FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum,” tegas Michael.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita Bola lainnya