JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Sianipar, memberikan pernyataan tegas terkait dinamika yang terjadi di tubuh federasi yang dipimpinnya. Michael menegaskan bahwa ekosistem futsal Indonesia bukan milik perseorangan maupun institusi tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat.
Belakangan ini, dinamika terjadi di tubuh organisasi FFI. Persoalan muncul setelah FFI resmi memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) melalui Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026.
Pemberhentian tersebut dipersoalkan karena dianggap dilakukan secara sepihak. Namun, keputusan pemberhentian Budi disebut sebagai bagian dari langkah penataan organisasi serta penguatan efektivitas kepemimpinan federasi.
Budi Setiawan pun merespons keputusan tersebut dengan mempertanyakan mekanisme pemberhentian dirinya. Menurutnya, keputusan itu harus sesuai dengan Statuta PSSI dan peraturan organisasi mengenai tata cara penunjukan serta pemberhentian Sekjen asosiasi.
Persoalan kemudian berkembang setelah muncul tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 10 klub Pro Futsal League (PFL). Klub-klub tersebut adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel Papua FC, Cosmo JNE Jakarta, Pangsuma FC, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Unggul FC Malang, Proton FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC.
Pada Jumat (13/11/2026), sejumlah klub tersebut bersama asosiasi futsal provinsi (AFP) menyerahkan surat permohonan KLB FFI kepada PSSI.
Di tengah dinamika tersebut, Michael menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh elemen futsal Indonesia. Ia mengawali pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para pecinta futsal atas doa dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan futsal nasional.
