BOGOR - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng menyatakan penolakan terhadap digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI. Dia juga menghimbau agar dilakukan arbitrase untuk menyelesaikan polemik ini.
Di sela-sela rapat evaluasi kabinet di Istana Bogor, Andi mengakui saat ini PSSI memang belum memiliki badan arbitrase sendiri. Tapi bisa menggunakan arbitrase yang dimiliki KONI dan KOI. Arbiterase adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak yang netral. Dan menjadi langkah yang tepat menyelesaikan kekisruhan di badan sepakbola tertinggi di Indonesia ini.
“Pertama mari kita cari solusinya melalui mekanisme yang ada di dalam dunia olahraga, namanya arbitrase olahraga. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ada mekanismenya. Jadi kita bisa menyelesaikan apa isunya,” ujar Andi saat ditemui wartawan, Jumat (23/12/2011).
Kalau memang PSSI melakukan kesalahan, maka Andi menganjurkan untuk segera melakukan hal tersebut, bukan justru mendesak digelarnya KLB seperti yang tengah ramai disuarakan beberapa anggota EXCO.
Mengenai surat dari FIFA Menegpora juga menghimbau agar semua pihak menghormati surat dari FIFA. Asalkan semua dilaksanakan dengan cara yang tepat dan benar. Kalaupun ada yang tidak puas maka diselesaikan dengan melalui badan arbitrase.
“Dulu waktu pak George (Toisutta) tidak puas, kami arahkan arbitrase ke FIFA, yang penting tidak terjadi penggulingan. Pak Nurdin (Halid) sendiri kita tunggu sampai masa jabatannya habis. Yang penting diselesaikan dengan baik,” sambungnya.
Andi juga menyarankan agar Indonesian Super League (ISL) bisa satu atap dan duduk bersama dengan Indonesian Premier League (IPL). “Bisa dibilang begitu satu atap, dulu waktu LPI ingin di bawah PSSI, tapi PSSI menolak, tapi klo PSSI ingin menaungi keduanya ya silahkan,” tambah Andi.
Sejatinya pemerintah tidak mau turun tangan dan ikut campur masalah dualisme kompetisi. Tapi Andi mengharapkan PSSI bisa melakukan mediasi dengan pihak seberang agar kekisruhan yang sudah akut ini bisa cepat selesai.
“Lagipula FIFA tidak suka pemerintah turun tangan, yang ada sekarang KONI harus bisa memediasi. Pemerintah juga pada dasarnya bisa, mari duduk juga bersama-sama para pemain,” pungkasnya.
(A. Firdaus)
