“Terkait dasar pemblokiran akses itu sendiri, saya kira itu bagian dari hal administratif, yang bisa ditanyakan ke staf terkait di Kemenkum. Apakah ada surat instansi pemerintah yang meminta atau adanya gugatan sengketa, karena persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kalau mengacu ke aturan, artinya ada pengakuan bahwa sedang terjadi sengketa. Terkait dengan sengketa ini, dari pihak kami sebagai Pengurus FFI yang sah, kami sudah ajukan Surat Keberatan dan Laporan ke Komite Etik PSSI. JIka diperlukan, tentu kami bisa melaporkan ke BAKI hingga ke Court of Arbitration for Sports di bawah FIFA,” tambah Michael.
Sebagai informasi tambahan, FFI telah mengirimkan surat laporan ke Komite Etik PSSI sebagai Badan Yudisial yang diatur di Statuta PSSI. Dalam laporan tersebut, FFI menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran Statuta PSSI oleh Pimpinan PSSI dalam mengeluarkan SK ilegal penetapan Plt di FFI secara sepihak dan tanpa dasar.
“Kemenkum hanya akan memproses pergantian Ketua Umum jika ada KLB melalui prosedur yang sah sesuai AD/ART FFI yang diakui Kemenkum. Selain Surat Keberatan, paralel kami juga menunggu tindaklanjut Komite Etik untuk membuka permasalahan SK ilegal Pimpinan PSSI ini,” tutup Michael.
(Rivan Nasri Rachman)