Kecurigaan tersebut semakin diperkuat oleh fenomena penunjukan Plt di berbagai level Asprov PSSI yang belakangan turut diambil alih oleh Exco PSSI pusat. Akmal mengingatkan bahwa mekanisme pelaksana tugas seharusnya hanya sah apabila ketua definitif mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau tersangkut masalah hukum.
Di sisi lain, kubu Michael Sianipar tidak tinggal diam menghadapi keputusan pencopotan tersebut. Michael menegaskan bahwa kepengurusannya masih sah secara hukum berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pengesahan dari Kementerian Hukum.
Jika penunjukan Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt Ketua Umum FFI tetap dipaksakan, Michael menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia berencana melaporkan pihak-pihak terkait ke kepolisian dan Kemenkum demi mempertahankan legalitas organisasi yang dipimpinnya.
(Rivan Nasri Rachman)
