Advertisement
Advertisement

FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik Terkait SK Ilegal

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |13:09 WIB
FFI Resmi Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik Terkait SK Ilegal
Ketum PSSI, Erick Thohir resmi dilaporkan ke Komite Etik terkait SK Ilegal. (Foto: Okezone)
A
A
A

​JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) secara resmi mengajukan laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Laporan yang ditandatangani oleh Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar, memohon pemeriksaan independen atas tindakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam proses penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.  

​Langkah konstitusional ini ditempuh bukan untuk menyerang pribadi pihak mana pun ataupun menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI apabila memiliki dasar dan persyaratan yang sah. Fokus pengaduan ini adalah menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batasan kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan keputusan yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil Kongres.  

​Empat poin krusial yang menjadi dasar pengujian etik meliputi:

1. Ketiadaan Rujukan Kewenangan dalam Statuta: 

SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sedang berjalan tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.  

2. Pengabaian Hak Jawab dan Mekanisme Sengketa Internal: 

Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Sekretariat Jenderal PSSI juga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.  

3. Dugaan Konflik Kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif: 

FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI—yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi—yang diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI).  

4. Intervensi terhadap Independensi Asosiasi Anggota: 

Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi dan berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota FFI dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.  

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)
Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)

​“FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael Victor Sianipar.  

 

Lebih dari itu, Michael melihat perlunya kasus ini menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena pelanggaran yang terjadi berpotensi terjadi juga terhadap Asosiasi Anggota PSSI lainnya. Michael meyakini perlu adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dari unsur Pimpinan PSSI agar tidak ada korban Asosiasi Anggota lainnya ke depan.

Menpora Erick Thohir
Menpora Erick Thohir

“Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,” tambah Michael.

​Mengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial yang independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya (Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI), FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus (Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa para pihak terkait secara objektif dan transparan. Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, laporan ini turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC.

(Rivan Nasri Rachman)

Bola Okezone menyajikan berita sepak bola terkini, akurat, dan terpercaya dari dalam negeri maupun internasional. Dukung jurnalisme berkualitas dengan tetap mengikuti update tercepat kami setiap hari.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement