SURABAYA  - Dukungan puluhan ribu suporter setiap pertandingan home di Indonesian Primer League (IPL), tidak membuat Persebaya Surabaya berstatus sebagai tim kaya raya. Sebaliknya, nafas Bleduk Ijo malah tersengal-sengal karena tercekik berbagai regulasi pajak pertandingan.

Ketua Penpel Persebaya Sutrisno mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Surabaya manajemen Persebaya harus menyetor uang pajak sebesar 15% dari pemasukan kotor setiap laga home. Rata-rata pada setiap pertandingan, Persebaya harus menyetor pajak sebesar Rp 60 juta.

“Itulah yang membuat kami terasa berat karena beban pajak terlalu tinggi.Pajak sebesar 15% itu diambilkan dari pendapatan kotor, bukan pendapatan bersih. Itu kami berikan rutin setiap pertandingan home,” keluhnya. Saat laga terakhir melawan Persiba Bantul misalnya, berdasarkan data dari Panpel, penonton yang datang mencapai 18.536 kepala.

Rinciannya, penonton ekonomi membeli tiket sebesar Rp20 ribu sebanyak 17.601 orang. Sedangkan tiket di tribun utama seharga Rp50 ribu, terjual 823 tiket. Sementara tiket VIP seharga Rp100 ribu, laku sebanyak 112 lembar. Total pendapatan kotor yang masuk sebesar Rp404.370.000.

Namun jumlah tersebut harus dipotong pajak sebesar 15% atau senilai Rp60.655.500. Nominal tersebut itu tentu akan semakin meningkat jika jumlah penonton yang hadir lebih banyak lagi. Termasuk ketika menghadapi Kelantan FA diajang Unity Cup, Persebaya harus merogoh kocek untuk membayar pajak mencapai Rp100 juta.

“Untuk pertandingan internasional, pajaknya lebih tinggi lagi,” tambah Sutrisno. Akibat melambungnya pajak pertandingan, selama satu musim IPL, Persebaya harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 miliar. Estimasinya, dengan 13 klub yang berlaga di kompetisi resmi PSSI ini, Persebaya akan melakoni 12 laga home di Stadion Gelora 10 November Tambaksari.

Jika rata-rata penonton sama dengan ketika menghadapi Persiba dan pajak yang disetor adalah Rp60 juta, maka total satu musim harus keluar biaya sebesar Rp 1,2 miliar. “Panpel diharapkan bisa mengenjot hasil penjualan tiket untuk menutupi kebutuhan Persebaya. Tapi tidak bisa maksimal karena satu musim kita harus keluar biaya pajak pertandingan saja sekitar Rp1 miliar,” lanjutnya.

Bukan hanya pendapatan terpotong pajak pertandingan sebesar 15%, namun manajemen Persebaya juga masih harus mengeluarkan berbagai biaya 'pajak siluman'". Salah satunya adalah pajak reklame. Untuk setiap papan reklame yang berada di tepi lapangan saat Persebaya bertanding, Panpel harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250 ribu.

Rata-rata setiap pertandingan ada 28 papan reklame, masing-masing enam papan reklame berada di utara dan selatan. Sedangkan 12 buah papan reklame berada di timur. Total biaya untuk papan reklame ini sebesar Rp 7 juta per pertandingan.

Menurut pengakuan Media Relation Persebaya, Ram Surahman untuk pajak reklame itu pihaknya menyerahkan kepada Yayasan 10 November sebagai pengelola stadion. Padahal tahun ini, pengelolan Gelora 10 November berada di tangan Pemkot Surabaya melalui Dispora.

“Katanya memang sudah diambil alih Dispora, tapi kenapa masih ada biaya-biaya seperti pajak reklame itu. Apa benar ada aturan tambahan biaya reklame, padahal kita sudah mengeluarkan pajak resmi pertandingan sebesar 15%,” kata Ram heran.

Ditambahkan Ram, pihak Persebaya sebenarnya juga dirugikan oleh pengelola Gelora 10 November yang memasang papan reklame tanpa seijin dari pihak manajemen ketika Persebaya bermain, termasuk yang berada di tepi papan skor.

Menurutnya, “Ada reklame yang tidak masuk melalui Persebaya, tapi langsung ke pengelola. Padahal mereka juga ikut diuntungkan ketika Persebaya disiarkan langsung televisi. Tapi hitungannya tidak jelas,” protes Ram. (acf)