JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI), Ignatius Indro, memberikan tanggapan terkait rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mendesak revolusi di kubu Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI). PSTI meminta Ketum PSSI, Mochamad Iriawan, bisa legawa dengan desakan itu.
Sebagaimana diketahui, TGIPF meminta pengurus PSSI mengundurkan diri dan menggelar Kongres Luas Biasa (KLB) usai terjadinya tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober 2022. Rekomendasi itu disampaikan usai TGIPF memberikan laporan investigasi tragedi Kanjuruhan kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Ignatius Indro mengatakan, sebaiknya Ketum PSSI Mochamad Iriawan mengundurkan diri dari jabatan saat ini. Hal itu harus dilakukan demi sepakbola Indonesia yang lebih baik.
BACA JUGA: Media Vietnam Sebut Eks Pelatih Borussia Dortmund Cocok Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
"Saya pikir harusnya legawa saja dengan rekomendasi itu. Itu dengan nurut rekomendasi dari TGIPF," kata Indro kepada MNC Portal Indonesia (MPI).
BACA JUGA: Bukan Hanya Tuntut Ketua Umum, Seluruh Asprov PSSI Juga Didesak Mundur oleh Pentolan Bonek
Ignatius mengatakan rekomendasi dari TGIPF pastinya memiliki dasar yang kuat. Oleh sebab itu, tim tersebut sudah mengumpulkan fakta-fakta setelah melakukan investigasi tragedi Kanjuruhan.
"(Tragedi itu) menjadi tanggung jawab Ketum PSSI, Mochamad Iriawan, sebagai otoritas tertinggi pada sepakbola Indonesia. Kalau belum ditanggapi PSSI, mungkin sedang berpikir keras," katanya
Sebagaimana diketahui, PSSI belum memberikan sikap terkait rekomendasi tersebut. Lantaran, belum ada pengurus PSSI yang mau memberikan komentar.
Ignatius Indro mengatakan jika Iwan Bule -sapaan akrab Mochamad Iriawan- tidak mengundurkan, hal itu akan berdampak buruk untuk sepakbola Indonesia. Pasalnya, sikapnya akan berseberangan dengan pemerintah nantinya.
"Kalau Iwan Bule melakukan perlawanan atas rekomendasi itu, akan menjadi kontra produktif. Nanti bisa saja dia tidak mundur, tetapi izin pertandingan dan pendanaan liga tidak disetujui pemerintah," pungkasnya.
(Djanti Virantika)