Image

Bantu Masalah Pemain Asing di Liga 1, Pemerintah dan PSSI Bangun Kesepakatan

Bagas Abdiel, Jurnalis · Kamis 20 April 2017, 22:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 04 20 49 1672917 bantu-masalah-pemain-asing-di-liga-1-pemerintah-dan-pssi-bangun-kesepakatan-MdJlQPtAWF.jpg

JAKARTA – Pemerintah akhirnya ikut membantu masalah administrasi pemain asing yang bermain di klub Indonesia dengan berbagai kesepakatan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono yang mengatakan sejumlah keputusan sudah didapat setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak.

Sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Ketengakerjaan (Kemenaker). Tak lupa pula PSSI yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Joko pun menyampaikan bahwa pihak pemerintah yang diwakili Kemenaker dan Kemenkumham akan membantu proses masalah tersebut. Pemerintah akan berjanji membantu percepatan agar izin kerja segera terbit.

PSSI pun mengapresiasi pertemuan tersebut. Pasalnya, melalui pertemuan tersebut mereka dapat menemukan solusi bagi para pemain asing yang sedikit bermasalah dengan administrasi izin kerja.

Hal ini terwujud berkat pemerintah pun tak ingin pelanggaran terjadi. Demi sepak bola kedua kementerian tersebut siap membantu agar pesepakbolaan Indonesia semakin membaik.

Berikut Enam Poin Kesepakatan antara PSSI, PT LIB, BOPI, Kemenkumham, dan Kemenaker:

1. Permohonan RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin) ke Kemenaker dengan tembusan ke BOPI, PSSI, dan Kemenpora.

2. Permohonan IMTA (izin menggunakan tenaga kerja asing) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin) ke Ditjen Binapenta dan PKK (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) Kemenaker tanpa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BOPI.

3. Setelah mendapatkan IMTA klub (pengguna/penjamin) mengajukan permohonan izin tinggal sementara/terbatas (Itas/Vitas) ke Dirjen Imigrasi Kemekumham dan wajib menyampaikan ke BOPI dan Kemenpora sebagai bahwan pengawasan di lapangan dan koordinasi antarinstansi terkait.

4. Pemain asing untuk kepentingan trial, agen/klub diperbolehkan menggunakan Itas saat kedatangan paling lama 30 hari, berlaku hanya untuk pertandingan tidak resmi (non-liga) PSSI, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker, dan tidak dapat diperpanjang dan dikonversikan, dan klub wajib menyampaikan Itas kepada BOPI dan Kemenpora.

5. Apabila pada saat masa pertandingan kompetisi, pemain belum memiliki IMTA dan Itas, akan dilakukan penindakan baik oleh Ditjen Binapenta maupun Imigrasi atau lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku

6. Keputusan rapat ini berlaku sejak 20 April.

JAKARTA – Pemerintah akhirnya ikut menyikapi masalah administrasi pemain asing yang bermain untuk klub yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI, Joko Driyono yang mengatakan sejumlah keputusan sudah didapat setelah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak.

Sejumlah pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Kementerian Ketengakerjaan (Kemenaker). Tak lupa pula PSSI yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Joko pun menyampaikan bahwa pihak pemerintah yang diwakili Kemenaker dan Kemenkumham akan membantu proses masalah tersebut. Pemerintah akan berjanji membantu percepatan agar izin kerja segera terbit.

PSSI pun mengapresiasi pertemuan tersebut. Pasalnya, melalui pertemuan tersebut mereka dapat menemukan solusi bagi para pemain asing yang sedikit bermasalah dengan administrasi izin kerja.

Hal ini terwujud berkat pemerintah pun tak ingin pelanggaran terjadi. Demi sepak bola kedua kementerian tersebut siap membantu agar pesepakbolaan Indonesia semakin membaik.

Berikut Enam Poin Kesepakatan antara PSSI, PT LIB, BOPI, Kemenkumham, dan Kemenaker 

1. Permohonan RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin) ke Kemenaker dengan tembusan ke BOPI, PSSI, dan Kemenpora
2. Permohonan IMTA (izin menggunakan tenaga kerja asing) langsung diajukan oleh klub (pengguna/penjamin)ke Ditjen Binapenta dan PKK (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja) Kemenaker tanpa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari BOPI
3. Setelah mendapatkan IMTA klub (pengguna/penjamin) mengajukan permohonan izin tinggal sementara/terbatas (Itas/Vitas) ke Dirjen Imigrasi Kemekumham dan wajib menyampaikan ke BOPI dan Kemenpora sebagai bahwan pengawasan di lapangan dan koordinasi antarinstansi terkait
4. Pemain asing untuk kepentingan trial, agen/klub diperbolehkan menggunakan Itas saat kedatangan paling lama 30 hari, berlaku hanya untuk pertandingan tidak resmi (non-liga)PSSI, setelah mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Binapenta dan PKK Kemenaker, dan tidak dapat diperpanjang dan dikonversikan, dan klub wajib menyampaikan Itas kepada BOPI dan Kemenpora.
5. Apabila pada saat masa pertandingan kompetisi, pemain belum memiliki IMTA dan Itas, akan dilakukan penindakan baik oleh Ditjen Binapenta maupun Imigrasi atau lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Keputusan rapat ini berlaku sejak 20 April

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini