“Enak saja saya tiba-tiba diminta memilih logo baru Persib. Saya tidak setuju. Ini benar-benar sudah diluar kewenangan konsorsium,” tegas Umuh.
 
Umuh menambahkan, direksi serta konsorsium di PT PBB sifatnya hanya sharing saja. Sehingga, konsorsium tidak bisa secara sepihak meminta dirinya mengambil keputusan soal hal yang begitu penting. Apalagi, hal tersebut terkait dengan sejarah serta nilai filosofi dari perjalanan Persib sejak 14 Maret 1933 silam.
 
Menanggapi hal ini, Wakil Direktur Utama PT PBB yang juga perwakilan konsorsium Muhamad Farhan menilai telah terjadi kesalahpahaman antara konsorsium dan direksi. Farhan mengakui ada wacana akan merubah logo Persib. Sebab, logo yang sekarang ini, tidak bisa didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia karena logo tersebut merupakan logo Pemkot Bandung.
 
“Kalau nama Persib sendiri memang bisa didaftarkan. Tapi logonya ternyata tidak, karena itu logo Pemkot Bandung dan sah milik Pemkot,” jelas Farhan.
 
Farhan mengaku, soal perubahan logo ini pun masih menjadi perdebatan panas di internal PT PBB serta para konsorsium. Bahkan, soal wacana perubahan pun harus disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Soal perubahan logo, jelas Farhan, nantinya akan terkait dengan bussiness plan Persib di masa yang akan datang.
(Raka Zaipul/Koran SI/zwr)