Kang Nunu sapaan akrabnya seusai berziarah dengan pengurus teras Pengda PSSI Jabar ke makam salah seorang tokoh pendiri dan mantan ketua umum PSSI, HR Soeratin di pemakaman muslim Sirnaraga, Kota Bandung, Sabtu (19/4/2008). mengatakan salah satu persoalaan yang sekarang sedang diluruskan PSSI dan FIFA adalah menyangkut definisi kriminal.

Seriuskah FIFA mengajak PSSI duduk 'manis' bersama-sama mendiskusikan arti harfiah dari kriminal? Bisa benar, bisa tidak. Sebab bukan tak mungkin hal ini hanya alasan lain dari otoritas sepak bola tertinggi di Negeri ini demi menghindari desakan pembaharuan di tubuh PSSI.

"PSSI tidak mengulur-ulur waktu kok, kami mencoba minta ke AFC sebagai mediator FIFA untuk mensosialisasikan beberapa perubahan dalam Pedoman Dasar ke daerah-daerah. Terutama menyangkut hak suara yang oleh AFC diminta kembali untuk dikurangi kembali," cetus Nunu.

"Saya tak setuju dengan opini publik yang selama ini berkembang tentang perubahan di tubuh PSSI. Perubahan tak hanya difokuskan pada proses pemilihan di kursi Ketua Umum saja, apalagi saat ini kami pun dengan FIFA belum menemukan titik temu soal definisi kriminal," tambahnya.

Dikatakan Nunu, sejauh ini belum ada keseragaman diantara PSSI dan FIFA terkait definisi hukum. "Di beberapa negara luar orang yang tak bayar pajak mungkin disebut kriminal. Sementara di Indonesia mungkin tidak, jadi perlu ada kesepahaman dari definisi kriminal," elak Nunu.

Terlepas dari semua itu, Pengda PSSI Jabar sendiri kini tampaknya kian melunak menyuarakan desakan digelarnya Munaslub.
Tak seperti awal kepengurusan baru Pengda PSSI Jabar periode 2008-2012, Toni dan beberapa pengurus Pengda Jabar tak lagi celetak-celetuk menyuarakan Munaslub dan pergantian di kursi Ketua Umum.

Kabarnya, sikap melempem Pengda PSSI Jabar ini erat kaitan dengan sikap pusat yang berencana menambah jumlah daerah peserta pada PON XVII/2008 di Kaltim, Juli nanti.